LATAR BELAKANG

            POKJA memiliki Peran strategis sebagai suatu entitas dalam siklus pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya peranan POKJA sekaligus di barengi dengan besarnya tanggungjawab yang di melekat, khususnya bagaimana mendapatkan Penyedia yang terbaik untuk pemenuhan kebutuhan Pengadaan di suatu Organisasi.

            Untuk itu POKJA juga harus memiliki kompetensi teknis serta pengetahuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan Akuntabel.

            Pelatihan yang di khususkan untuk POKJA ini memberikan Bekal materi yang disesuaikan dengan standar komptensi Jabatan (SKJ) serta SKKNI, sehingga dengan bekal tersebut, POKJA dapat mengikuti dan mengambil sertfikasi kompetensi dengan lebih baik. Pelatihan ini juga di lengkapi dengan Pendalaman materi Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi, sehingga dapat melengkapi pengetahuan POKJA secara lebih baik.

            Pelatihan ini sekaligus mempersiapkan para peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi, sebagaimana amanat Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan (PP) untuk memiliki Sertifikat Kompetensi paling lambat tahun 2023.

            Sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang jasa sangat penting dan strategis mengingat pelaksanaan pengadaan berpotensi menimbulkan permasalahan apabila prinsip-prinsip terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance). kegiatan ini menerapkan sistem Full Online sehingga dapat diikuti oleh setiap peserta dari manapun.

Tujuan Kegiatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mengetahui cara untuk melakukan pemilihan penyedia Barang/Jasa (beserta pengelolaan risikonya), yang meliputi:

  1. Reviu Terhadap Dokumen Persiapan
  2. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan
  3. Penilaian Kualifikasi
  4. Evaluasi Penawaran
  5. Pengelolaan Sanggah
  6. Penyusunan Daftar Penyedia
  7. Negosiasi
  8. Risiko dalam Pemilihan penyedia
  9. Pertanggungjawaban dan Pengelolaan administrasi Pokja
  10. Penyiapan Portofolio Kompetensi POKJA

Peserta diharapkan Mampu :

  1. Mampu Memahami tentang Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan
  2. Mampu Memahami tentang Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan, Penilaian Kualifikasi, Evaluasi Penawaran, dan Pengelolaan Sanggah
  3. Mampu melakukan pekerjaan Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah
  4. Mampu Memahami tentang Penyusunan Daftar Penyedia
  5. Mampu Memahami tentang Negosiasi dalam Pengadaan
  6. Mampu melakukan pekerjaan Negosiasi Teknis dan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau harga pokok penjualan (HPP).
  7. Mampu memahami Pengadaan dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
  8. Memahami resiko pemilihan penyedia Pengadaan
  9. Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan , Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan, Penilaian Kualifikasi, Evaluasi Penawaran, Pengelolaan Sanggah, Penyusunan Daftar Penyedia, atau Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  10. Mampu mengidentifikasi Risiko dalam Pemilihan Penyedia

Materi Pelatihan POKJA :

  • Reviu Terhadap Dokumen Persiapan
  • Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan
  • Penilaian Kualifikasi
  • Evaluasi Penawaran
  • Pengelolaan Sanggah
  • Penyusunan Daftar Penyedia
  • Negosiasi
  • Risiko dalam Pemilihan penyedia
  • Pertanggungjawaban dan Pengelolaan administrasi Pokja
  • Penyiapan Portofolio Kompetensi POKJA

DASAR HUKUM MATERI

  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 88, bahwa PPK / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023
  • Peraturan menterian PUPR No. 14 tahun 2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
  • Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
Durasi 8 sesi tatap Muka Online

Kelas Online

BONUS KELAS

Bonus : 4 Sesi Pengadaan JASA KONSTRUKSI

  • Tata Cara Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
  • Evaluasi Pekerjaan Konstruksi
  • Tata cara Pemilihan Jasa Konsultan Konstruksi
  • Evaluasi Jasa Konsultan Konstruksi

Bonus : e – Learning (Okupasi)

  • Menyusun Harga Perkiraan
  • Mengkaji Ulang Paket Pengadaan Barang/Jasa
  • Memilih Penyedia Barang/Jasa
  • Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
  • Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
  • Menyampaikan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
  • Mengevaluasi Dokumen Penawaran
  • Mengelola Sanggahan
  • Melakukan Negosiasi
  • Mengelola Kinerja
  • Mengelola Risiko

Fasilitas :

  • Materi Pelatihan
  • Modul
  • Peraturan Terkait
  • 3 Sertifikat Pelatihan
  • Sertifikat Pelatihan POKJA (50 JP)
  • Sertifikat Pelatihan Jasa Konstruksi (20 JP)
  • Sertifikat Kelas e- Learning Okupasi (110 JP)
  • Bonus 2 kelas Online
  • Bonus e-learning (modul, materi, video) Okupasi POKJA
  • Video rekaman Pelatihan
  • Grup Diskusi
  • Gratis Pengiriman Sertifikat

Waktu Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan sebanyak 12 sesi secara online melalui media ZOOM

  • 12 Sesi Tatap Muka Online
  • 15 – 27 Februari 2020
  • 09.30 – 12.00 WIB
  • Online Via ZOOM

DOORPRIZE

1 Unit Laptop

1 Unit Handphone

5 Voucer Pelatihan


Biaya :
Rp. 1.650.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi juga website kami di www.LPKN.id


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.